Rakyatmardeka.com l BIREUEN – Aroma kelalaian dan dugaan pekerjaan asal jadi mencuat dalam proyek pembangunan Jembatan Darurat Salah Sirong Jaya yang membentang di atas Sungai Peusangan, Kabupaten Bireuen. Jembatan yang dibangun oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh itu ambruk pada Rabu, 18 Februari 2026, hanya berselang satu hari setelah dilakukan provisional handover (PHO).
Fakta bahwa jembatan roboh tak lama setelah dinyatakan selesai memicu tanda tanya besar: bagaimana mungkin infrastruktur yang baru melewati proses serah terima sementara bisa runtuh dalam hitungan hari?
Ambruk Usai Dinyatakan Selesai
Sebelumnya, warga Desa Salah Sirong Jaya, Kecamatan Jeumpa, dan Dusun Bivak, Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, sempat menyambut gembira rampungnya pembangunan jembatan darurat tersebut. Infrastruktur itu menjadi harapan baru setelah jembatan gantung sebelumnya rusak akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025.
Namun kegembiraan itu hanya bertahan sesaat. Pada Senin, 16 Februari 2026, proyek dinyatakan selesai melalui proses PHO. Dua hari kemudian, Rabu malam (18/2/2026), jembatan tersebut ambruk ke badan sungai setelah debit air meningkat.
Jika benar penyebabnya hanya kenaikan debit air, publik patut bertanya: apakah perencanaan teknis tidak memperhitungkan karakter Sungai Peusangan yang dikenal berarus deras saat musim hujan?
Dibangun Pasca Kunjungan Pejabat Tinggi
Pembangunan jembatan darurat ini tak lepas dari kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, bersama anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ruslan M. Daud, ke lokasi pascabencana.
Dalam rombongan tersebut turut hadir sejumlah pejabat tinggi Kementerian PU dan Ditjen Bina Marga. Setelah kunjungan itu, pembangunan jembatan darurat sepanjang 180 meter segera direalisasikan. Berdasarkan informasi dari media sosial resmi Kementerian PU, jembatan tersebut ditopang kontainer yang diisi batu besar sebagai pondasi.
Namun, sejak awal, warga mengaku meragukan kekuatan struktur penyangga tersebut.
“Dari awal sudah terlihat tidak kokoh. Kaki-kakinya seperti tidak siap menahan arus besar. Baru dinyatakan selesai, langsung runtuh,” ujar seorang warga.
Dugaan Kelalaian dan Potensi Kerugian Negara
Ambruknya jembatan dalam waktu sangat singkat setelah PHO menimbulkan dugaan kuat adanya kelalaian dalam pengawasan, perencanaan teknis, hingga pelaksanaan pekerjaan. PHO seharusnya menjadi tahap evaluasi bahwa pekerjaan telah memenuhi spesifikasi teknis dan laik fungsi.
Jika jembatan tidak mampu bertahan dari kenaikan debit air yang seharusnya sudah diprediksi dalam desain, maka publik berhak mempertanyakan:
Apakah spesifikasi teknis telah dipenuhi?
Apakah pengawasan berjalan maksimal?
Apakah ada unsur pembiaran atau bahkan dugaan penyimpangan anggaran?
Mengacu pada potensi kerugian negara dan dampak langsung terhadap masyarakat, sejumlah pihak mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap proyek ini.
Desakan tersebut bukan tanpa alasan. Proyek infrastruktur pascabencana kerap menggunakan skema percepatan dengan anggaran besar dan prosedur yang dipermudah. Tanpa pengawasan ketat, celah penyimpangan bisa saja terjadi.
Akses Kembali Terputus, Warga Jadi Korban
Akibat ambruknya jembatan, akses penghubung Salah Sirong–Bivak kembali lumpuh. Warga pedalaman yang sebelumnya berharap mobilitas kembali normal kini harus kembali menghadapi keterisolasian.
“Kalau memang darurat, setidaknya bisa bertahan sampai jembatan permanen dibangun. Ini belum lama selesai sudah runtuh. Sangat memalukan,” kata warga lainnya.
Publik kini menunggu langkah tegas dari pemerintah pusat dan aparat penegak hukum. Evaluasi teknis saja tidak cukup. Transparansi anggaran dan audit menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak.
Jika tidak ada tindakan tegas, proyek darurat berisiko menjadi preseden buruk: cepat dibangun, cepat diresmikan, cepat pula ambruk — sementara rakyat kembali menanggung akibatnya. (Reza)