Rakyatmerdeka.com, Tambun Utara, Bekasi — Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Komisi I dari Fraksi Golkar, Muhtada Sobirin, menggelar Reses Sidang Ke-II Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2026 di Kampung Pisangan RT 001 RW 01, Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Sabtu (2/5/2026).
Muhtada menegaskan reses merupakan kewajiban anggota DPRD sekaligus momen penting untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
“Reses ini tujuannya jelas, kita ingin mendekatkan diri dengan masyarakat. Karena bagaimanapun, kami ini wakil rakyat. Jadi semua keluhan harus kita dengar langsung, tidak cukup hanya lewat staf,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kondisi Kabupaten Bekasi yang masih dihadapkan pada berbagai persoalan, mulai dari lingkungan hingga pelayanan publik yang dinilai belum optimal.
Dalam dialog bersama warga, persoalan sampah menjadi salah satu isu utama. Penutupan tempat pembuangan sampah di wilayah Sriamur oleh Plt. Bupati Bekasi beberapa waktu lalu memunculkan dampak baru bagi masyarakat.
“Sekarang yang jadi pertanyaan, warga yang biasa buang sampah ke sana harus ke mana? Ada yang akhirnya ke Sukatani, tapi biaya angkutnya jadi lebih besar. Ini tentu memberatkan,” ungkapnya.
Muhtada menegaskan, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi konkret. Ia mengungkapkan, pihaknya telah menjadwalkan rapat bersama Komisi I dan Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi untuk membahas penanganan pasca penutupan TPS Sriamur.
“Penutupan ini tidak boleh dibiarkan tanpa solusi. Masyarakat jadi bingung harus membuang sampah ke mana. Kalau dibiarkan, dampaknya bisa ke lingkungan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti mulai munculnya titik-titik pembuangan sampah liar di sejumlah wilayah, termasuk di Kecamatan Tambun Utara, akibat tidak adanya alternatif yang jelas.
Dalam rapat tersebut, lanjutnya, juga akan dibahas rencana investasi pengelolaan sampah menjadi bahan baku semen sebagai solusi jangka panjang.
“Investasi ini nilainya ratusan miliar dan harus kita dorong. Tapi persoalan jangka pendek juga harus segera ditangani,” katanya.
Selain sampah, pelayanan kesehatan turut menjadi perhatian. Warga mengeluhkan masih adanya penolakan dari rumah sakit dengan alasan administratif.
“Kadang ada warga yang ditolak karena dianggap baru saja keluar dari rumah sakit, lalu masuk lagi. Padahal kondisi orang sakit kan tidak bisa diprediksi,” ujarnya.
Ia memastikan, seluruh keluhan tersebut akan disampaikan kepada Dinas Kesehatan untuk menjadi bahan evaluasi.
Tidak hanya itu, penekanan anggaran APBD terhadap pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian di wilayah Dapil IV, khususnya Tambun Utara.
Menanggapi hal tersebut, Muhtada menyebut rencana pembangunan jembatan penghubung Babelan (Warung Ayu) dan Tambun Utara (Sriamur) belum terealisasi meski kajian dan DED senilai Rp53 miliar telah tersedia, karena terdampak efisiensi anggaran.
“Secara kajian sudah ada, DED juga sudah siap. Tapi karena kondisi efisiensi, kemungkinan program itu ditiadakan untuk sementara,” ujarnya.
Ia menambahkan, tekanan fiskal daerah terjadi setelah pengurangan anggaran dari pemerintah pusat lebih dari Rp600 miliar.
Meski demikian, pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan dan jaminan kesehatan, tetap menjadi prioritas. (AyuM)