Rakyat Mardeka.Com l- BIREUEN — Aceh Situasi pemulihan pascabanjir di Kabupaten Bireuen kembali menjadi polemik, sejumlah pihak menilai kehadiran salah satu anggota DPR-RI daerah pemilihan (Dapil) Aceh dalam agenda reses justru memperkeruh suasana ditengah Pemerintah berjuang memulihkan kondisi banjir.
Persolan Huntara dan Huntap untuk korban banjir di Kabupaten Bireuen seharusnya sudah ada titik temu dan clear setelah adanya pertemuan BNPB, Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan DPRK dengan semua Keuchik yang berdampak Bencana, masyarakat memilih dibangun Huntap.
Begitupun saat kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian ke Bireuen disebut sebagai salah satu kabupaten yang sigap, lugas, dan terukur dalam menangani pemulihan pascabanjir.
Dalam keterangannya saat itu, Tito Karnavian mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bireuen yang dinilai cepat dalam penanganan dampak bencana, mulai dari evakuasi, penyaluran bantuan, hingga percepatan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Namun, Polemik kembali terjadi setelah salah satu Anggota DPR RI berkunjung ke sejumlah desa berdampak banjir, kehadirannya dinilai melakukan Provokasi dengan tujuan politis agar masyarakat menolak kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Keuchik masing-masing
Beberapa tokoh masyarakat menilai, momentum reses seharusnya menjadi ruang menyerap aspirasi dan memperkuat solusi, bukan justru memperuncing perbedaan antara kelompok warga terdampak.
“Seharusnya kehadiran anggota DPR RI menjadi penyemangat bagi korban banjir bukannya memprovokasi dengan tujuan politis, masyarakat saat ini butuh bantuan, tugas DPR RI mendorong Pemerintah Pusat agar mempercepat penanganan korban banjir,” ujar salah satu Keuchik di Peusangan Siblah Krueng pada Rabu 4 Maret 2026
Katanya semua tahapan penanganan pasca bencana semuanya dikendalikan oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan Dana APBN, sementara Pemerintah Daerah menyiapkan pendataan.
“Terkait Verifikasi itu dilakukan langsung Pemerintah Pusat melalui BNPB, hasil verifikasi juga diumumkan ke publik, jika ada yang tidak sesuai maka masyarakat bisa menyanggah, jadi semua harus sesuai tahapan, Pemkab Bireuen telah bekerja maksimal untuk masyarakat,” tuturnya
Perbedaan persepsi antara warga Huntap dan Huntara sendiri selama ini dinilai sudah alat Politik oleh pihak-pihak yang kontra dengan Pemerintah
“Kita berharap seluruh pihak, baik legislatif maupun eksekutif, dapat menahan diri dan mengedepankan stabilitas sosial demi mempercepat pemulihan pascabencana,” pungkasnya