RakyatMerdeka.com | BIREUEN — Kegiatan reses anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Aceh II, Haji Ruslan M Daud, di tengah proses pemulihan pascabanjir di Kabupaten Bireuen memicu polemik.
Sejumlah warga menilai agenda yang seharusnya menjadi ruang menyerap aspirasi rakyat justru berkembang menjadi forum kritik terbuka terhadap Pemerintah Kabupaten Bireuen,
khususnya terkait belum terealisasinya pembangunan Hunian Sementara (Huntara).
Azwir (42), warga Kota Juang, menyebut momentum reses yang dikemas dalam silaturahmi dan buka puasa bersama itu dinilai sebagian masyarakat sebagai langkah yang berpotensi memperkeruh suasana di tengah korban bencana yang masih berjuang bangkit.
“Korban banjir butuh solusi konkret, bukan perdebatan politik. Kalau memang ingin membantu, seharusnya bisa duduk bersama pemerintah daerah, bukan justru membangun opini di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai pernyataan-pernyataan yang berkembang di lapangan berpotensi membentuk persepsi negatif terhadap kepemimpinan Bupati Bireuen, Mukhlis.
Menurutnya, perbedaan pandangan antara konsep Hunian Tetap (Huntap) dan Huntara semestinya dibahas melalui koordinasi lintas lembaga, bukan dikembangkan dalam narasi yang berpotensi memecah persepsi warga terdampak.
Polemik ini muncul tidak lama setelah kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 21 Februari 2026, yang saat itu memberikan apresiasi terhadap langkah cepat dan terukur Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam penanganan banjir, mulai dari evakuasi hingga rehabilitasi.
Namun dinamika terbaru menunjukkan adanya ketegangan opini di tengah masyarakat, khususnya antara kelompok warga yang mengharapkan percepatan Huntara dan kebijakan pemerintah daerah yang disebut masih mengkaji skema terbaik relokasi dan pembangunan.
Beberapa tokoh masyarakat mengingatkan agar seluruh elite politik, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak menjadikan situasi pascabencana sebagai ruang kontestasi narasi politik.
“Situasi masih sensitif. Kalau elite berbeda pandangan, sebaiknya dibahas di ruang koordinasi, bukan di tengah korban yang sedang berharap kepastian,” kata salah seorang tokoh masyarakat yang meminta namanya tidak disebutkan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Haji Ruslan M Daud terkait tudingan bahwa agenda resesnya dinilai memperuncing dinamika sosial di tengah masyarakat terdampak banjir.
Warga berharap semua pihak menahan diri dan mengutamakan stabilitas sosial agar proses pemulihan pascabencana di Bireuen dapat berjalan tanpa gesekan tambahan.