RAKYAT MARDEKA.COM I ACEH – Skandal proyek infrastruktur kembali mencoreng wajah pembangunan nasional. Jembatan yang baru saja diresmikan kini roboh. Ironisnya, di tengah sorotan publik yang kian tajam, pihak-pihak yang bertanggung jawab justru memilih bungkam.
Sorotan mengarah kepada PT Adi Karya selaku kontraktor pelaksana proyek. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak perusahaan. Media telah menghubungi Zoel Sena selaku pimpinan/perwakilan perusahaan melalui pesan WhatsApp pada Sabtu, 21 Februari 2026 pukul 13.56 WIB, namun belum memperoleh tanggapan.
Sikap serupa juga ditunjukkan oleh PJ Kepala BPJN Aceh, Yusrizal Kurniawan, yang belum memberikan respons atas upaya konfirmasi media.
Muncul Dugaan Rekomendasi Politik
Di tengah polemik ini, beredar dugaan bahwa kontraktor tersebut mendapat rekomendasi dari anggota DPR RI asal Aceh, Ruslan M. Daud.
Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi maupun klarifikasi dari pihak yang bersangkutan terkait isu tersebut. Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi guna memastikan kebenaran informasi yang beredar di tengah masyarakat.
Isu rekomendasi politik dalam proyek infrastruktur tentu menjadi perhatian serius publik. Pasalnya, jika benar terjadi intervensi non-teknis dalam penunjukan atau proses proyek, hal tersebut dapat berdampak pada independensi pengawasan serta kualitas pelaksanaan pekerjaan. Publik Menuntut Jawaban
Masyarakat kini mempertanyakan:
Mengapa jembatan yang baru diresmikan bisa roboh?
Apakah terjadi kelalaian dalam pelaksanaan atau pengawasan teknis?
Apakah ada faktor non-teknis yang memengaruhi proses proyek?
Siapa yang bertanggung jawab atas potensi kerugian negara dan keselamatan masyarakat?
Amar, aktivis lingkungan sekaligus aktivis PII, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan langsung.
“Ini bukan sekadar insiden teknis. Ini menyangkut kepercayaan rakyat terhadap proyek negara. Kami mendesak Presiden untuk memerintahkan audit menyeluruh dan memastikan aparat penegak hukum mengusut tuntas jika ada unsur kelalaian atau pelanggaran,” tegas Amar kepada media, Sabtu (21/2/2026).
Desakan Audit Independen Menguat
Desakan audit independen kini menguat. Publik meminta evaluasi total terhadap:
Proses pengadaan dan kontrak
Mutu pekerjaan dan spesifikasi teknis
Pengawasan lapangan
Mekanisme serah terima proyek
Transparansi dinilai sebagai satu-satunya jalan untuk meredam spekulasi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Hingga saat ini, klarifikasi resmi dari PT Adi Karya, BPJN Aceh, maupun pihak-pihak yang namanya disebut dalam isu rekomendasi masih dinantikan.
Publik menunggu tindakan nyata — bukan sekadar diam.