RakyatMardeka.cim l- BIREUEN – Belum genap 24 jam difungsikan, jembatan darurat yang diklaim sebagai solusi cepat pascabanjir justru ambruk. Peristiwa ini bukan sekadar kegagalan teknis. Ia menjelma menjadi simbol rapuhnya pengawasan proyek negara dan memicu gelombang kemarahan publik.
Jembatan yang diharapkan menjadi urat nadi akses masyarakat malah runtuh seketika. Warga mempertanyakan kualitas pekerjaan, proses pengawasan, hingga keabsahan Provisional Hand Over (PHO). Apakah uji kelayakan benar-benar dilakukan? Ataukah serah terima hanya formalitas administrasi?
BPJN Aceh Disorot
Sorotan tajam mengarah ke Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Aceh sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengendalian mutu dan pengawasan proyek. Kepala BPJN Aceh dinilai tidak bisa lepas tangan karena tanggung jawab struktural melekat pada jabatannya.
Namun hingga konfirmasi dikirimkan melalui pesan WhatsApp pada Kamis, 19 Februari 2026 pukul 00.23 WIB, belum ada tanggapan resmi. Sikap bungkam ini justru mempertebal tanda tanya publik: ada apa di balik robohnya jembatan yang baru diresmikan?
Nama Kontraktor & Dugaan Rekomendasi
Di tengah polemik, nama kontraktor pelaksana, PT Adi Muliya, ikut menjadi perhatian. Informasi yang berkembang di masyarakat menyebut adanya dugaan rekomendasi dari oknum anggota DPR RI terhadap perusahaan tersebut untuk mengerjakan proyek.
Jika dugaan ini benar, publik mempertanyakan transparansi proses penunjukan. Apakah seluruh mekanisme pengadaan berjalan sesuai aturan? Ataukah ada intervensi yang berpotensi mengorbankan kualitas pekerjaan?
Intervensi politik dalam proyek infrastruktur bukan isu kecil. Ketika proyek publik diduga sarat kepentingan, yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran negara, tetapi keselamatan
Ruslan M Daud Diminta Tidak Menghindar
Nama Ruslan M Daud ikut disebut dalam pusaran isu, terutama terkait dugaan peran dalam pengusulan, peresmian, maupun rekomendasi kontraktor. Publik kini menagih sikap terbuka.
Jika saat peresmian berdiri di garda terdepan, maka ketika proyek bermasalah pun harus berani tampil memberi penjelasan. Masyarakat tidak ingin melihat pola “lempar batu sembunyi tangan”.
Ini bukan sekadar urusan politik. Ini soal tanggung jawab moral kepada rakyat. Infrastruktur yang roboh dalam hitungan jam adalah alarm keras bahwa ada yang tidak beres.
Desakan Penegak Hukum Turun Tangan
Gelombang desakan agar aparat penegak hukum turun tangan semakin kuat. Publik menuntut audit menyeluruh dan transparansi total:
Proses perencanaan?
Penetapan anggaran?
Penunjukan kontraktor?
Pengawasan pekerjaan?
Hingga proses PHO?
Jika kasus ini tidak dibuka secara terang-benderang, robohnya jembatan bukan hanya mencoreng wajah pembangunan, tetapi juga memperdalam krisis kepercayaan terhadap pengelolaan proyek negara.
Di bulan penuh rahmat ini, masyarakat menyerukan introspeksi. Infrastruktur publik adalah amanah, bukan komoditas politik. Dan ketika jembatan runtuh dalam sehari, yang paling berbahaya bukan hanya beton yang patah—melainkan runtuhnya kepercayaan rakyat.