RakyatMardeka. Com l – ACEH — Proyek strategis nasional pembangunan kembali Jembatan Krueng Tingkeum di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, yang digadang-gadang menjadi urat nadi konektivitas lintas Medan–Banda Aceh, kini justru menuai sorotan tajam. Alih-alih menunjukkan progres meyakinkan, proyek bernilai besar ini dinilai berjalan tersendat dan jauh dari ekspektasi publik.
Sejak pemancangan tiang perdana pada 21 Januari 2026 yang dilakukan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum, proyek ini sempat dipromosikan sebagai simbol percepatan pembangunan pascabencana. Namun fakta di lapangan berbicara lain—hingga akhir Februari 2026, progres baru menyentuh angka 18 persen. Angka yang dianggap terlalu lambat untuk proyek dengan target rampung Juli 2026.
Jembatan rangka baja permanen sepanjang sekitar 150 meter yang dibangun di sisi hilir jembatan lama itu seharusnya menjadi solusi permanen atas kerusakan akibat bencana. Bahkan, puluhan pilar dengan kedalaman hingga 45 meter telah dipancang. Tapi pertanyaannya: mengapa progresnya masih “jalan di tempat”?
Lebih ironis lagi, proyek ini telah mendapat perhatian langsung dari pejabat tinggi negara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga Ketua Satgas PRR Pascabencana Wilayah Sumatera bahkan turun langsung meninjau lokasi pada Februari lalu. Namun, kehadiran pejabat pusat itu belum mampu menjamin percepatan nyata di lapangan.
Sementara itu, masyarakat dipaksa bertahan dengan jembatan darurat (bailey) yang menjadi satu-satunya akses penghubung utama Banda Aceh–Medan. Kondisinya terbatas, rawan, dan jauh dari kata nyaman untuk menopang arus lalu lintas padat setiap hari.
Warga mulai kehilangan kesabaran. Janji penyelesaian pada Juli 2026 kini dipandang semakin meragukan jika tidak ada lonjakan signifikan dalam pekerjaan. Keterlambatan ini bukan sekadar soal angka progres, tetapi menyangkut keselamatan, ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kalau begini terus, jangan-jangan target hanya jadi formalitas. Kami yang di bawah ini yang terus menanggung dampaknya,” keluh seorang pengguna jalan.
Minimnya transparansi terkait kendala proyek—apakah faktor teknis, anggaran, atau manajemen—semakin memperkeruh situasi. Publik berhak tahu, karena ini bukan proyek kecil, melainkan proyek strategis nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Jika tidak segera dievaluasi dan dipacu serius, proyek Jembatan Krueng Tingkeum berpotensi menjadi contoh klasik: ambisi besar di atas kertas, namun lemah dalam eksekusi. Pemerintah pusat dan daerah kini ditantang untuk membuktikan bahwa proyek ini bukan sekadar seremonial, tetapi benar-benar hadir untuk rakyat.(Reza)