Rakyatmerdeka.com, Babelan, BEKASI – Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron menggelar Reses Tahun Sidang II Masa Persidangan Kedua 2026 di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) V meliputi Babelan, Tarumajaya, dan Muara Gembong. Kegiatan berlangsung di RT 10 RW 02 Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Selasa (28/4/2026).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi M. Ali Amran, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris Kecamatan Babelan Edi Gunawan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, serta aparatur Desa Babelan Kota.
Dalam sambutannya, Sekcam Babelan Edi Gunawan menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, penanganan sampah, serta keamanan wilayah secara bersama-sama.
Ia berharap kehadiran Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kecamatan Babelan.
Sementara itu, Ade Sukron mengatakan bahwa kegiatan reses merupakan agenda rutin anggota legislatif untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Salah satu persoalan utama yang menjadi sorotan ialah banjir akibat pendangkalan aliran sungai di wilayah Babelan.
“Bulan lalu saya datang bersama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Saya minta dari mulai hulu sampai ke kebun dilakukan normalisasi. Nanti di RT 023 akan ada mobilisasi alat, lalu akan dibuat sodetan ukuran 4×4 meter,” ujar Ade Sukron.
Ia menjelaskan, anggaran normalisasi dari pintu air hingga hilir mencapai hampir Rp15 miliar.
“Saya dari kecil enggak pernah banjir, sekarang hujan sedikit sudah banjir. Karena itu Agustus 2026 harus dikejar pembangunan sodetan sepanjang 32 meter,” tegasnya.
Selain persoalan banjir, Ade Sukron juga menyinggung pentingnya adaptasi masyarakat terhadap persoalan lingkungan serta perlunya keterlibatan dunia pendidikan dan kampus dalam penanganan sampah maupun investasi daerah.
Di sisi lain, perwakilan Disnaker Kabupaten Bekasi, M. Ali Amran memaparkan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi. Menurutnya, meski Kabupaten Bekasi menjadi daerah dengan investasi terbesar di Jawa Barat, angka pengangguran masih cukup tinggi.
“Jumlah pengangguran kita memang mengalami penurunan dari 2024 ke 2025, tetapi belum signifikan. Tingkat pengangguran terbuka dari 8,82 persen turun menjadi 8,78 persen. Jumlah pengangguran sekitar 143 ribu orang,” jelasnya.
Ia mengatakan, penyelesaian persoalan pengangguran harus dilakukan secara komprehensif karena berkaitan dengan sektor formal maupun informal.
Disnaker Kabupaten Bekasi, lanjut Amran, juga telah mengintegrasikan aplikasi Siap Kerja milik Kementerian Ketenagakerjaan ke dalam sistem SimKerja Kabupaten Bekasi.
“Permenaker Nomor 18 Tahun 2024 tentang penempatan tenaga kerja dalam negeri menegaskan perusahaan wajib melaporkan lowongan pekerjaan maupun penempatan tenaga kerja pasca penerimaan. Bahkan Februari lalu Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan surat edaran agar perusahaan melaporkan lowongan kerja kepada pemerintah,” ungkapnya.
Selain itu, Disnaker bersama Plt Bupati Bekasi telah melakukan roadshow ke 11 kawasan industri, termasuk kawasan industri Jababeka yang memiliki sekitar 2.000 perusahaan, guna menyampaikan kondisi tingginya angka pengangguran warga Kabupaten Bekasi.
“Kami juga menggandeng KCD Pendidikan Provinsi Jawa Barat wilayah Cikarang Barat, karena kontribusi pengangguran terbesar berasal dari lulusan SMA/SMK sederajat yang mencapai lebih dari 30 ribu orang per tahun. Harus ada kolaborasi dan link and match antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri,” pungkasnya.(*/AyuM)