Rakyat Mardeka.com – BIREUEN, Rabu (22 April 2026) – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam memastikan keadilan bagi korban bencana kembali ditegaskan. Sebanyak 212 enumerator resmi dipersiapkan untuk turun langsung ke lapangan guna memvalidasi ulang data korban banjir dan longsor yang melanda berbagai wilayah di kabupaten tersebut.
Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya serius agar tidak ada satu pun warga terdampak yang terlewat dari pendataan dan bantuan.
“Insya Allah, mulai Senin depan seluruh tim akan bergerak ke setiap gampong. Kita ingin memastikan semua saudara kita yang menjadi korban benar-benar terdata secara valid dan berhak menerima bantuan,” tegasnya saat ditemui di Pendopo Bupati.
Sebanyak 26.741 unit rumah di berbagai desa akan diverifikasi ulang secara menyeluruh. Proses ini dilakukan secara estafet, dengan para enumerator yang sebelumnya telah dibekali pelatihan khusus agar bekerja profesional, teliti, dan akurat di lapangan.
Tak hanya itu, adanya kriteria baru dari pemerintah pusat membuka peluang lebih luas bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi untuk masuk sebagai penerima bantuan. Hal ini diharapkan menjadi angin segar bagi ribuan warga yang selama ini menanti kepastian.
Namun, Bupati Mukhlis juga menekankan bahwa keberhasilan pendataan ini tidak bisa hanya mengandalkan petugas, melainkan membutuhkan peran aktif masyarakat dan aparatur desa.
Ia meminta warga yang rumahnya didata untuk hadir dan memberikan informasi yang jujur serta detail, sementara para keuchik diminta turun langsung mendampingi tim survei serta mengumumkan hasil pendataan kepada publik.
“Nantinya hasil verifikasi akan ditandatangani oleh pemilik rumah dan keuchik. Jadi kami harap masyarakat meluangkan waktu untuk mendampingi petugas. Transparansi ini penting agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan menjadi titik balik dalam penanganan pascabencana di Bireuen. Dengan data yang valid dan akurat, pemerintah optimis penyaluran bantuan bisa tepat sasaran, tanpa celah bagi kesalahan atau ketidakadilan.
Di tengah luka akibat bencana, harapan kini kembali tumbuh—bahwa setiap korban akan mendapatkan haknya, dan tidak ada lagi cerita pilu tentang bantuan yang salah alamat. Pemerintah berjanji, kali ini semua harus tepat, semua harus sampai.