RakyatMerdeka.com | BIREUEN – Pertemuan temu akrab antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen dengan seluruh jajaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Senin (20/4/2026), berlangsung penuh semangat kebersamaan. Namun, di balik suasana hangat tersebut, muncul satu fakta yang langsung menyita perhatian: hanya satu SKPK yang tidak hadir, yakni Dinas Pertanian.
Kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten Bireuen ini sejatinya menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi, menyatukan visi, serta mempererat koordinasi antar perangkat daerah dalam mendorong kinerja pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Daerah, Ismunandar, hadir langsung memimpin pertemuan yang diikuti hampir seluruh pimpinan SKPK. Forum ini dimanfaatkan sebagai ruang dialog terbuka untuk menyampaikan evaluasi, masukan, hingga merumuskan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam arahannya, Sekda menegaskan pentingnya soliditas dan kekompakan lintas SKPK. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa dicapai secara parsial, melainkan harus melalui kerja sama yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Sinergi dan kolaborasi adalah kunci. Kita harus bergerak dalam satu irama, menjaga integritas, serta memastikan setiap program benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Namun, ketidakhadiran Dinas Pertanian dalam forum penting tersebut menimbulkan tanda tanya. Mengingat sektor pertanian merupakan salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat Bireuen, absennya instansi terkait justru menjadi sorotan tajam di tengah upaya pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor.
Sejumlah peserta yang hadir menilai, forum seperti ini seharusnya menjadi prioritas utama bagi seluruh SKPK tanpa terkecuali. Pasalnya, selain sebagai ajang silaturahmi, pertemuan ini juga menjadi wadah penting dalam menyamakan persepsi dan langkah kerja ke depan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi terkait alasan ketidakhadiran Dinas Pertanian dalam kegiatan tersebut.
Pertemuan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang seremonial semata, tetapi benar-benar menghasilkan komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang solid, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.