Rakyatmardeka. ACEH — Suasana politik di Kabupaten Bireuen kembali memanas. Jum,at ( 6-Maret -2026) Dua tokoh berpengaruh di daerah tersebut, yakni Bupati Mukhlis dan anggota DPR RI Ruslan M. Daud, terus terlibat adu argumen yang semakin terbuka di ruang publik.
Perseteruan ini mencuat setelah kritik terkait penanganan banjir dan kondisi masyarakat terdampak di sejumlah wilayah Bireuen. Sejumlah pernyataan yang beredar di media dan pertemuan dengan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan pandangan tajam antara kedua elit politik tersebut.
Ruslan M. Daud dalam beberapa kesempatan menyuarakan kritik terhadap langkah pemerintah daerah dalam menangani dampak banjir. Ia menilai berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat perlu mendapat perhatian lebih serius dan respons cepat dari pemerintah daerah.
Menurutnya, aspirasi korban banjir yang ditemui saat kegiatan reses menunjukkan masih ada berbagai kebutuhan mendesak yang harus segera diselesaikan.
“Kita turun langsung ke lapangan dan mendengar keluhan masyarakat. Harapannya tentu agar persoalan ini benar-benar ditangani secara serius,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bireuen di bawah kepemimpinan Bupati Mukhlis menegaskan bahwa berbagai langkah penanganan bencana telah dilakukan sesuai prosedur, termasuk pendataan kerusakan, distribusi bantuan, hingga koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Pihak pemerintah daerah juga menilai bahwa proses pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan secara instan dan membutuhkan kerja sama banyak pihak.
Namun, perbedaan sikap kedua tokoh tersebut membuat suhu politik lokal kembali meningkat. Sejumlah pengamat menilai dinamika ini tidak sepenuhnya lepas dari rivalitas politik yang masih terasa sejak kontestasi politik sebelumnya di Bireuen.
Situasi tersebut memicu berbagai reaksi dari masyarakat.
Sebagian berharap kritik yang muncul dapat menjadi dorongan untuk mempercepat penanganan masalah, namun tidak sedikit pula yang menilai polemik yang terus berlarut berpotensi memperkeruh situasi.
Di tengah polemik tersebut, masyarakat berharap para elit politik dapat lebih mengedepankan kepentingan rakyat dibandingkan mempertajam perdebatan di ruang publik, terutama ketika warga masih berjuang memulihkan kondisi pascabencana.