Rakyatmardeka.com I-BIREUEN – Harapan rakyat berubah menjadi kekecewaan dalam hitungan jam. Jembatan darurat yang diklaim layak pakai dan digadang-gadang sebagai solusi cepat pascabanjir,
justru roboh kurang dari 24 jam setelah difungsikan. Insiden ini langsung menyulut amarah publik dan memunculkan pertanyaan keras:
apakah proyek ini diawasi secara profesional, ataukah Provisional Hand Over (PHO) hanya sekadar formalitas administrasi?
Di lapangan, fakta tak bisa dibantah. Struktur yang seharusnya menopang akses vital masyarakat malah ambruk seketika. Warga pun geram. Mereka menilai kejadian ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan cerminan rapuhnya sistem pengawasan proyek negara.
Sorotan tajam kini mengarah kepada Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Yusrizal Kurniawan. Sebagai pucuk pimpinan, ia memegang kendali penuh atas pengendalian mutu dan pengawasan pekerjaan di lapangan. Tanggung jawab moral dan administratif melekat pada jabatannya.
Namun hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp pada Kamis, 19 Februari 2026 pukul 00.23 WIB, belum mendapat tanggapan. Sikap bungkam tersebut semakin mempertebal kecurigaan publik bahwa ada persoalan serius di balik proyek ini.
Di tengah polemik yang berkembang, nama kontraktor pelaksana, PT Adi Muliya, ikut menjadi sorotan. Informasi yang beredar di tengah masyarakat menyebutkan perusahaan tersebut diduga mendapat rekomendasi dari oknum anggota DPR RI untuk mengerjakan proyek tersebut.
Jika dugaan itu benar, publik mempertanyakan apakah proses penunjukan telah berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, atau justru sarat kepentingan. Intervensi politik dalam proyek infrastruktur dinilai berpotensi mengorbankan kualitas pekerjaan dan keselamatan masyarakat.
“Jangan sampai proyek untuk rakyat malah jadi ajang titipan kepentingan. Ini soal keselamatan dan akses hidup masyarakat,” ujar Ramli 53 Tahun salah satu tokoh masyarakat dengan nada kecewa.
Peristiwa ini menjadi tamparan keras, terlebih terjadi di bulan penuh rahmat. Masyarakat menyerukan agar semua pihak yang terlibat melakukan introspeksi dan bertobat apabila memang ada praktik yang menyimpang dari aturan. Infrastruktur publik adalah amanah, bukan komoditas politik.
Kini desakan agar aparat penegak hukum turun tangan semakin menguat. Publik menuntut transparansi total, mulai dari proses perencanaan, penunjukan kontraktor, pelaksanaan pekerjaan, hingga proses PHO.
Jika tidak diusut tuntas, robohnya jembatan ini bukan hanya mencoreng wajah pembangunan, tetapi juga memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan proyek negara.