Rakyat Mardeka.com l-BIREUEN — Aktivitas galian C ilegal di Kabupaten Bireuen kini tak lagi sekadar meresahkan, tetapi sudah masuk tahap mengkhawatirkan. Di sejumlah titik seperti Kecamatan Juli, Peudada, dan Jeunieb, praktik pengambilan batu gajah berlangsung terang-terangan seolah tanpa hukum.
Alat berat bebas beroperasi, mengeruk material dari aliran sungai tanpa hambatan. Truk-truk bermuatan penuh keluar-masuk lokasi hampir tanpa jeda, meninggalkan jejak kerusakan jalan, debu pekat, serta ancaman serius terhadap lingkungan.
Yang lebih memicu amarah publik, aktivitas ini diduga masih terus berjalan dengan berbagai dalih, termasuk berkedok pembangunan tebing sungai pascabanjir. Namun fakta di lapangan menunjukkan tidak adanya transparansi proyek maupun kejelasan izin resmi.
Masyarakat pun mulai angkat suara dengan nada keras. Mereka menilai, jika praktik ini terus berlangsung, maka patut diduga adanya pembiaran serius dari Aparat Penegak Hukum (APH).
“Jangan pura-pura tidak tahu! Aktivitas ini terjadi terang-terangan di depan mata. Kalau tidak ada tindakan, publik bisa menilai ada sesuatu yang tidak beres,” tegas salah satu warga.
Kritik tajam ini bukan tanpa alasan. Warga menilai hukum seolah kehilangan taring ketika berhadapan dengan para pelaku usaha besar, sementara rakyat kecil justru kerap menjadi sasaran penegakan hukum.
Padahal, dampak yang ditimbulkan tidak main-main. Selain merusak ekosistem sungai, pengerukan liar ini berpotensi memicu longsor, banjir susulan, hingga kerusakan permanen terhadap lingkungan. Keselamatan warga pun ikut dipertaruhkan.
Desakan kini semakin jelas: Aparat Penegak Hukum diminta tidak lagi bersikap pasif. Penindakan harus dilakukan secara tegas, terbuka, dan tanpa pandang bulu.
“Kalau memang ini ilegal, tangkap! Jangan tunggu viral atau bencana dulu baru bergerak,” ujar warga lainnya dengan nada geram.
Hingga saat ini, belum terlihat langkah konkret dari pihak berwenang untuk menghentikan aktivitas galian C ilegal tersebut. Kondisi ini semakin memperkuat persepsi publik bahwa hukum seakan tumpul di hadapan pelanggaran yang nyata.
Masyarakat berharap, aparat segera turun tangan sebelum kerusakan semakin meluas dan kepercayaan publik benar-benar runtuh.
“Ini bukan lagi soal tambang, ini soal keberanian menegakkan hukum. Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan,” tutup warga.