Rakyatmerdeka com, Bekasi ~ Monitoring dan evaluasi (Monev) program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) tahap II di Desa Sukadaya, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Kamis (2/10/2025), mencatat progres pembangunan mencapai 60–70 persen dari total 80 titik pengerjaan.
Kegiatan Monev dilakukan untuk memastikan kualitas pembangunan sesuai standar, mengingat kebutuhan sanitasi layak di Kabupaten Bekasi masih tinggi. Dan Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) terus mendorong program SPALDS agar berjalan tepat sasaran.
Menurut Asep, Tim Monitoring dari Disperkimtan, penilaian pembangunan tetap mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan realisasi di lapangan.
“RAB itu acuan utama. Jika ada kekurangan, pasti diperiksa, apalagi ini anggaran pusat. Jangan sampai ada masalah dalam pertanggungjawaban,” tegasnya.
Beberapa hal teknis yang secara umum menjadi sorotan antara lain:
1. Plesteran dinding – bila ada perubahan wajib dilengkapi Change Contract Order (CCO).
2. Area septitank – harus dicor sesuai standar.
3. Posisi closet – jika berada di luar bangunan wajib diberi atap spandek.
4. Ventilasi/loster – masih ada unit yang belum dipasang, ini penting untuk sirkulasi udara.
5. Septitank – wajib sesuai standar, lengkap dengan tutup dan ventilasi agar aman.
Selain teknis, aspek operasional juga mendapat perhatian, yakni maksimal 5 persen biaya operasional yang sudah ditetapkan. Sedangkan sistem pengerjaan dilakukan berbasis swakelola masyarakat penerima manfaat.
Disinggung mengenai pertanggung jawaban pemeliharaan unit SPALD-S , Asep menegaskan bahwa secara prosedural menjadi tanggung jawab penerima manfaat.
” Dana hibah dari dinas disalurkan melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk diteruskan ke warga. Setelah diserahterimakan, perawatan unit menjadi tanggung jawab penerima manfaat,” tegasnya.
Asep pun mengingatkan agar warga merawat unit SPALDS yang sudah dibangun. “Program ini peralihan dari MCK komunal yang dulu sering mangkrak. Sekarang diberikan langsung ke individu agar lebih terjaga,” jelasnya.
Dikatakan, kebutuhan sanitasi di Kabupaten Bekasi masih besar. Tercatat ada sekitar 13 ribu kepala keluarga yang tinggal di bidang tanah milik membutuhkan SPALDS.
“PR kita masih panjang untuk wujudkan sanitasi layak. Bahkan diwilayah sudah perkotaan seperti Tambun masih banyak juga warga yang punya WC tanpa septitank, limbahnya langsung ke saluran. Ini harus diubah,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Nawan menyebut pembangunan SPALDS tahap II berjalan sudah 60–70 persen.
“Kalau ada temuan dalam monitoring, pasti segera kami perbaiki. Setelah rampung akan ada serah terima resmi dan sosialisasi pemeliharaan,” katanya.
” Saya berharap program ini terus berlanjut karena masih banyak warga di wilayah Utara Bekasi khususnya di Desa Sukadaya yang belum memiliki toilet dan septitank,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Desa Sukadaya Sartija Arizona menyampaikan apresiasi atas monitoring tersebut.
“Monitoring ini penting agar setiap unit sesuai standar. Kami mendukung penuh karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Harapan kami, unit SPALDS benar-benar dirawat agar bisa digunakan jangka panjang,” ujarnya.
Sartija menambahkan, program ini sejalan dengan kebutuhan dasar warga. “Di Sukadaya masih ada warga tanpa sarana sanitasi memadai. Dengan SPALDS, sedikit demi sedikit kebutuhan itu terjawab. Semoga ke depan jumlah unit bisa ditambah agar lebih banyak warga merasakan manfaat,” pungkasnya.
Diketahui, penerima manfaat yang diverifikasi dalam monitoring kali ini di antaranya beberapa warga Kampung Poncol RT 10 dan RT 11 RW 09. Terkonfirmasi , Warga mulai merasakan manfaat fasilitas sanitasi individu yang lebih layak dan mudah dirawat.
Turut hadir dalam monitoring dan evaluasi SPALD-S tahap ll, Kordinator Fasilitator Kabupaten Bekasi beserta jajaran, juga jajaran Kelompok Swadaya Masyarakat Desa Sukadaya.
Editor : Ayu M
＼ Get the latest news ／
Komentar