Rakyatmerdeka.com, Babelan, Bekasi ~ Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Syukron Hanas , S.H.I., M.Si., menggelar kegiatan reses tahun sidang II (dua) masa persidangan pertama tahun anggaran 2025 di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, pada Senin pagi (3/11/2025).
Lokasi BPP dipilih karena menjadi pusat kegiatan pembinaan petani di wilayah Babelan. Masyarakat yang hadir dalam reses kali ini merupakan para petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari sembilan desa di Kecamatan Babelan.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Syukron menjelaskan bahwa kegiatan reses kali ini difokuskan pada sektor pertanian sebagai upaya untuk memperkuat daya dukung ekonomi masyarakat di wilayah utara Bekasi.
“Kali ini saya berfokus pada masalah pertanian, makanya saya mengundang Gapoktan, yakni gabungan kelompok tani, untuk mengetahui apa saja persoalan di sektor ini. Kita ingin menggali potensi sekaligus mencari solusi terbaik dari keluhan para petani,” ujar Ade Syukron.
Ia menilai potensi pertanian di Kabupaten Bekasi masih besar dan perlu dimaksimalkan dengan dukungan kebijakan yang tepat.
“Harapan kita, Bekasi masih bisa memaksimalkan potensi pertanian yang ada. Nanti saya juga akan komunikasikan masalah-masalah pertanian ini ke dinas terkait, terutama soal ketersediaan air di wilayah Babelan dan Tarumajaya,” sambungnya.
“Kami akan menyesuaikan target solusi dengan kemampuan serta program pemerintah daerah. Saya juga mengimbau agar masyarakat bisa memaksimalkan lahan yang ada dan menjalin komunikasi yang baik dengan Dinas Pertanian,”ungkapnya.
Sementara itu, Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi, H. Najmuddin, S.Ag., M.Ling., M.Tr.Ip., menyampaikan bahwa waktu pelaksanaan reses kali ini bertepatan dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026.
“Ini memang waktu yang tepat untuk reses, karena kita sedang membahas KUA-PPAS 2026. Saat dewan turun ke dapil, mereka menyerap aspirasi masyarakat yang akan menjadi bahan pembahasan di DPRD,” ujar Najmuddin.
Ia menekankan pentingnya penyelarasan antara aspirasi masyarakat dan visi-misi kepala daerah.
“Aspirasi yang disampaikan sebaiknya disesuaikan dengan visi misi Bupati Bekasi, seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun ada juga kebutuhan yang sifatnya spesifik di tiap daerah, seperti sektor pertanian di Babelan ini,” ucapnya.
Disinggung terkait program Badan Gizi Nasional (BGN) atau Makan Bergizi Gratis (MBG), Najmuddin menjelaskan bahwa pelaksanaannya berada di bawah pemerintah pusat.
“MBG itu sebenarnya program pemerintah pusat, bukan ranah pemerintah daerah. Namun kita di kabupaten bisa berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi. Nanti para pengurus dapur MBG di Kabupaten Bekasi akan dikumpulkan oleh Ketua DPRD untuk membahas keluhan para petani, terutama terkait standar kualitas hasil pertanian agar bisa diterima di dapur MBG,” jelasnya.
Ia menambahkan, setiap dapur MBG memiliki standar mutu bahan pangan. “Kalau memang kualitas hasil panen belum memenuhi standar, tentu tidak bisa dipaksakan. Tapi nanti ada bimbingan dari rekan-rekan pertanian dan dinas lainnya agar produk petani bisa memenuhi kriteria tersebut,” tandasnya.
Adapun dari pihak Dinas Pertanian, Ade Arief Rochman selaku Kabid Penyuluhan mengapresiasi kehadiran Ketua DPRD di tengah para petani Babelan.
“Alhamdulillah Ketua Dewan bisa hadir di BPP Babelan. Aspirasi petani sebenarnya sudah kami terima, mulai dari Musrenbang hingga laporan langsung ke BPP. Namun karena keterbatasan anggaran, belum semua usulan petani dapat direalisasikan,” ungkapnya.
Ia menyebut beberapa usulan penting dari petani meliputi bantuan alat mesin pertanian (alsintan), perbaikan irigasi, serta penyediaan benih dan bibit.
“Dengan kehadiran Ketua DPRD, harapannya bisa memperkuat alasan kami dalam penyusunan anggaran pertanian. Saat ini luas lahan pertanian di Babelan sekitar 1.800 hektar, dengan 9 Gapoktan dan 109 kelompok tani, termasuk kelompok wanita tani,” paparnya.
Ia juga mengingatkan para petani untuk mempersiapkan pola tanam menghadapi musim hujan.
“Musim hujan menjadi tantangan tersendiri, jadi perlu disiapkan pola tanam yang baik. Jika terjadi gagal tanam, bisa segera berkoordinasi dengan BPP agar kami dapat mengambil langkah lanjutan seperti bantuan dari dinas,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Desa Babelan Kota, Saidih David, menyampaikan aspirasi para petani di wilayahnya, terutama terkait pemasaran hasil panen melalui program pemerintah pusat yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Para petani berharap hasil panen mereka bisa diterima oleh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selama ini banyak yang belum diterima, padahal mereka sudah berupaya menjaga kualitas produk. Kami berharap Ketua DPRD bisa mendorong pengurus atau yayasan pelaksana MBG agar dapat menampung hasil panen petani Babelan,” tutur David.
Ia juga mengusulkan bantuan alat pertanian dari pemerintah daerah. “Harga alat pertanian sekarang cukup mahal, jadi kami harap bisa dibantu melalui program daerah. Alhamdulillah pupuk bantuan dari Presiden sudah turun, tapi kami butuh dukungan lebih untuk pengadaan alat serta kemudahan pemasaran hasil tani,” ujarnya.
Kegiatan reses berlangsung interaktif, dengan sesi tanya jawab antara Ketua DPRD dan para petani. Berbagai aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program prioritas pembangunan tahun 2026, khususnya dalam memperkuat sektor pertanian di wilayah Kabupaten Bekasi. (AyuM)
＼ Get the latest news ／
Komentar